Tobelo, Info_PAS - Sejumlah instansi terkait diundang dalam rangka pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Halmahera Utara di Aula KPU pada pukul 10.00 WIT. Sebagai peserta, kegiatan tersebut dilaksanakan untuk membahas kelengkapan administrasi yang dibutuhkan dalam pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2024, Kamis (27/04).
Sesuai sengan ketentuan yang berlaku terkait dengan kelengkapan berkas administrasi yang harus dilengkapi oleh seorang bakal calon yang mantan narapidana salah satunya ialah harus menunjukkan surat bebas yang telah melewati jangka waktu lima tahun setelah menjalani putusan hukuman penjara. Olehnya itu Lapas Tobelo yang diwkaili Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik (Binadik) Muhlis Marsaoly hadir sebagai perwakilan untuk menyampaikan argumentasi terkait kelengkapan berkas bakal calon.
"Kami akan transparansi dalam membuka ruang bagi bakal calon yang memiliki riwayat pidana, namun harus sesuai sengan ketentuan administrasi yang diminta oleh syarat KPU," Ujar Muhlis.
Turut hadir pula dalam Rakor tersebut yaitu Kepolisian Resort Halmahera Utara, Dinas Kesehatan, Badan Narkotika Nasional, Pengadilan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri Tobelo.
Sementara itu Ketua KPU Halmahera Utara Muhammad Rizal melalui sambutannya menyampaikan apresiasi atas kehadiran seluruh instansi yang diundang. Ini menunjukkan integritas lintas instansi dalam menyukseskan hajatan pemilihan umum yang digelar serentak seluruh Indonesia.
"Rapat koordinasi tersebut digelar karena mengingat momentum perhelatan kompetisi pemilihan umum akan segera dilaksanakan pada 2024 mendatang. Sehingga segala kesiapan mengenai kelengkapan harus segera diantisipasi sejak dini," Terang Ketua KPU Halut.
